Diduga Belum Disalurkan, Dana Publikasi Wartawan di Desa Sosopan Dipertanyakan
0 menit baca
SOTOTANRAKYAT.COM
LABUSEL, SUMUT — Puluhan awak media cetak mendatangi Kantor Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Selatan, Selasa (27/1/2026), untuk mempertanyakan realisasi dana publikasi wartawan Tahun Anggaran 2025 yang diperuntukkan bagi sekitar 40 media cetak yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah desa.
Kedatangan para wartawan tersebut diterima oleh perangkat desa, mengingat Penjabat (PJ) Kepala Desa Sosopan tidak berada di tempat. Salah seorang Kepala Urusan (Kaur) desa menjelaskan bahwa dana publikasi wartawan sebenarnya telah dicairkan, namun hingga saat itu belum disalurkan kepada pihak media.
“Dananya sudah cair, Pak, tapi masih dipegang oleh PJ Kades,” ujar Kaur Desa kepada awak media.
Para wartawan kemudian berupaya menghubungi PJ Kepala Desa Sosopan melalui sambungan telepon seluler. Dalam percakapan tersebut, PJ Kades menyampaikan bahwa pembayaran dana publikasi akan dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan secara singkat dan dinilai oleh awak media kurang mencerminkan etika komunikasi yang baik.
“Hari Rabu akan saya bayar. Kalau tidak, laporkan saja saya,” ujar PJ Kades melalui sambungan telepon.
Namun hingga Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 15.00 WIB, saat awak media kembali mendatangi Kantor Desa Sosopan untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut, PJ Kepala Desa kembali tidak berada di tempat. Dana publikasi yang dijanjikan juga belum diterima oleh para wartawan.
Atas kondisi tersebut, para awak media berharap Pemerintah Kabupaten Labuhan Selatan dapat menindaklanjuti persoalan ini guna memastikan kejelasan dan transparansi pengelolaan dana publikasi wartawan di tingkat desa.
Mereka menekankan pentingnya pengelolaan anggaran publik yang akuntabel serta hubungan kemitraan antara pemerintah desa dan media yang dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan tata kelola dana publik serta komitmen pemerintah desa dalam menjalankan kerja sama dengan media massa.
(Ilham Hsb)
