GAMMA Soroti Sejumlah Isu di Lebak, Wacana Aksi Demo Muncul
0 menit baca
LEBAK – Dilansir Tintakutanews.Com Sejumlah isu menjadi perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten. Di antaranya terkait penyelesaian pengembalian dana hasil temuan audit, pembahasan mengenai rangkap jabatan pejabat, serta polemik pemberitaan proyek infrastruktur bernilai Rp7,3 miliar.
Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak menyatakan akan mempertimbangkan langkah aksi apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera mendapatkan kejelasan dari pihak terkait.
Ketua GAMMA Lebak, Ade Pahrul, menyampaikan adanya temuan audit terkait pengembalian dana akibat kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek fisik, termasuk di sektor Sumber Daya Air (SDA). Ia merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024 yang mengatur batas waktu pengembalian.
Menurutnya, hingga pertemuan dengan Inspektorat pada 20 April 2026, proses penyelesaian masih menjadi perhatian.
“Sudah melewati batas waktu, namun kami melihat perlu ada kejelasan langkah dari pihak terkait. Jika tidak, kami mempertimbangkan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi,” ujar Ade Pahrul, Selasa (21/4/2026).
Sorotan Rangkap Jabatan
Selain itu, perhatian juga tertuju pada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak, H. Dade Yan Apriandi, yang diketahui memiliki beberapa peran dalam waktu bersamaan.
Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan, khususnya dalam kaitan dengan tugas pemerintahan dan keterlibatan di organisasi.
Menanggapi hal itu, H. Dade menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai Plt merupakan bagian dari mekanisme administratif untuk menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.
“Penugasan Plt ini bersifat sementara dan bukan jabatan definitif ganda. Peran di organisasi juga sebatas memberikan masukan strategis dan tidak berkaitan dengan intervensi redaksional,” ujarnya.
Pandangan lain disampaikan oleh wartawan senior, Dede Sutisna, yang menilai pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan tugas jabatan.
“Perlu ada evaluasi agar pelaksanaan tugas bisa lebih optimal dan tidak menimbulkan persepsi di masyarakat,” katanya.
Polemik Pemberitaan Proyek
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah pemberitaan terkait proyek jalan Sukahujan–Cigemblong. Pemberitaan tersebut diikuti munculnya perbedaan pandangan di kalangan wartawan.
Seorang wartawan berinisial HDI menyampaikan keberatan atas tudingan yang beredar terkait dirinya. Ia menegaskan tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan.
“Itu tidak benar. Saya tidak pernah meminta uang. Untuk menjaga nama baik, saya berencana menempuh mekanisme yang tersedia,” tegasnya.
Sementara itu, pihak lain berinisial M.U menyampaikan bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika dalam penyampaian informasi dan komunikasi.
Terkait kondisi proyek, H. Dade menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit resmi dari BPK. Humas BPK Banten menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) direncanakan akan dirilis pada akhir Mei 2026.
Hingga berita ini disusun, berbagai pihak masih menantikan langkah dan klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Lebak guna memastikan setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku serta menjaga kepercayaan publik.
Enggar
