PKN Bentuk SATGASWASMAS MBG Nasional, Kawal Program Makan Bergizi Gratis dari Risiko Kebocoran

JAKARTA — Pemantau Keuangan Negara (PKN) resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat Makan Bergizi Gratis (SATGASWASMAS MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan satgas tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam upaya mencegah potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran negara.

Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Pusat PKN, Jalan Caman Raya Nomor 7, Jatibening, Bekasi, Selasa, 1 September 2026.

Menurut Patar, pembentukan SATGASWASMAS MBG merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam mengawal penggunaan uang negara yang dialokasikan untuk program strategis pemerintah tersebut.

“Program nasional yang menyentuh jutaan anak sekolah ini tidak boleh menjadi ladang korupsi baru bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Patar dalam siaran pers PKN.

Awasi Pelaksanaan MBG

PKN menilai besarnya anggaran dan luasnya cakupan program MBG membuat pengawasan publik diperlukan untuk memastikan program berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dalam pemantauan awal yang disebut dilakukan PKN, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain panjangnya mata rantai distribusi pangan, kesiapan infrastruktur dapur, standar higienitas yang belum merata, serta potensi persoalan dalam sektor logistik dan pengadaan bahan pangan.

PKN menyebut kondisi tersebut sebagai area yang perlu diawasi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kerugian negara maupun mengurangi hak penerima manfaat.

Libatkan Sekolah hingga Masyarakat

SATGASWASMAS MBG diarahkan untuk membangun pengawasan partisipatif dengan melibatkan warga, wali murid, guru, sekolah, yayasan pendidikan, serta elemen masyarakat sipil di berbagai daerah.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan jumlah makanan sesuai dengan data penerima manfaat, kualitas dan kandungan gizi memenuhi standar, serta distribusi berjalan tepat waktu.

PKN juga mendorong kepala sekolah agar berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pemaksaan penerimaan makanan berkualitas buruk atau ketidaksesuaian jumlah porsi dengan jumlah siswa.

Selain sekolah, pengelola dapur MBG juga menjadi salah satu sasaran pengawasan, terutama menyangkut kebersihan, volume bahan pangan, ketepatan distribusi, serta penyerapan produk petani, peternak dan nelayan lokal.

Lima Pilar Menjadi Fokus Pengawasan

Dalam siaran pers tersebut, PKN menyebut lima sektor yang menjadi fokus SATGASWASMAS MBG, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengelola dapur MBG, kepala sekolah, serta yayasan pendidikan dan madrasah swasta.

Terhadap Bapanas, PKN menyatakan pengawasan akan diarahkan pada aspek stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan serta alur distribusi.

Sementara terhadap SPPG dan pengelola dapur MBG, pengawasan mencakup penyusunan menu, anggaran per porsi, standar gizi, kualitas bahan baku, kebersihan dapur dan ketepatan distribusi.

Untuk sekolah dan yayasan, PKN mendorong transparansi serta memastikan seluruh anak didik memperoleh hak layanan makanan bergizi tanpa diskriminasi.

Target Zero Korupsi

PKN menargetkan pembentukan SATGASWASMAS MBG dapat membantu memastikan program tepat sasaran, menjaga kualitas dan nutrisi makanan, memperkuat penyerapan hasil produksi pangan lokal, serta mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan program.

Patar Sihotang menegaskan bahwa keberhasilan MBG bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

“Kami mengetuk pintu hati dan kesadaran seluruh kepala sekolah, pengelola dapur, dan pimpinan yayasan di seluruh pelosok negeri. Jangan pernah bermain-main dengan makanan anak-anak kita,” ujar Patar.

PKN mengajak masyarakat menjadi mitra pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pemotongan hak anggaran, pasokan bahan pangan yang tidak berkualitas, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan MBG.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, PKN menyatakan telah membuka posko pengaduan nasional dan menyiapkan pembekalan bagi anggota SATGASWASMAS MBG melalui forum koordinasi digital.

PKN menutup seruannya dengan semangat, “Bersama Kita Awasi untuk Bangsa dan Negara.”