LPJ Ketapang Rp164 Juta, Estimasi Realisasi Rp73,5 Juta, Selisih Rp90,5 Juta Jadi Sorotan

SAMPANG – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kalangan Parao, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara nilai penyertaan modal dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan estimasi biaya kegiatan di lapangan.

Program yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut berupa pembangunan kandang dan pengadaan kambing. Namun, berdasarkan keterangan salah seorang tokoh sekaligus warga yang menyebut dirinya sebagai mentor atau pengendali PJ Kepala Desa setempat, terdapat sejumlah rincian biaya yang perlu diklarifikasi.

Kepada wartawan, mentor tersebut menerangkan bahwa program Ketapang melalui BUMDes memang direalisasikan dalam bentuk pembangunan kandang dan pengadaan kambing sebanyak 19 ekor.

Ia juga menyampaikan estimasi harga kambing sekitar Rp2 juta per ekor, biaya pembangunan kandang sekitar Rp25 juta, serta biaya tenaga kerja sebanyak 5 orang selama kurang lebih dua minggu, dengan gambaran upah masing-masing sebesar Rp150 ribu.

Berdasarkan rincian estimasi tersebut, total biaya program diperkirakan sekitar Rp73,5 juta.

Sementara itu, berdasarkan informasi mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Dana Desa Kalangan Parao, nilai penyertaan modal untuk program tersebut tercatat sebesar Rp164 juta.

Apabila kedua angka tersebut dibandingkan, terdapat selisih sekitar Rp90,5 juta yang hingga kini memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak pengelola maupun pemerintah desa.

SELISIH ANGGARAN Rp90,5 JUTA JADI PERTANYAAN

Perbedaan antara estimasi biaya dan nilai penyertaan modal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan adanya komponen biaya lain yang belum masuk dalam perhitungan awal.

Salah seorang warga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut.

"Kambingnya memang ada, kandangnya ada. Tapi kalau hitungannya cuma Rp73 juta, kenapa di LPJ Rp164 juta? Yang Rp90 juta itu ke mana? Ini yang harus dijelaskan PJ Kades," ujar salah satu warga.

Warga berharap pemerintah desa maupun pengelola BUMDes dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran, disertai bukti transaksi dan dokumen pendukung agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, PJ Kepala Desa Kalangan Parao belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan nilai anggaran tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PJ Kepala Desa maupun pihak pengelola BUMDes.

ASPEK HUKUM DAN DORONGAN TRANSPARANSI

Dalam pengelolaan keuangan desa, setiap penggunaan anggaran wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran atau dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi perhatian apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran, antara lain:

1. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

2. Pasal 3 UU Tipikor, terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur prinsip pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

4. Ketentuan pemalsuan dokumen dalam KUHP, apabila nantinya ditemukan bukti bahwa dokumen pertanggungjawaban atau bukti transaksi dibuat atau digunakan secara tidak benar.

5. Ketentuan penggelapan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penguasaan atau penggunaan dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

6. Ketentuan suap dan gratifikasi dalam UU Tipikor, apabila ditemukan bukti adanya pemberian atau penerimaan keuntungan yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, perbedaan angka Rp90,5 juta tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen anggaran, bukti pembelian kambing, biaya pembangunan kandang, pembayaran tenaga kerja, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Masyarakat berharap pihak pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta instansi pengawas dapat memberikan penjelasan secara transparan agar penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hoiri