Lapor Pak Bupati!: Kadishub Tak Lagi Sakti, PAD Bocor Halus di Sampang
Sampang — Kekacauan birokrasi kembali tersaji di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sampang, Raden Chalilurachman, M.Si, yang sebelumnya lantang berkoar akan melakukan “bersih-bersih” demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru tampil memalukan saat ditanya hal paling mendasar: berapa jumlah pelabuhan yang dikelola Dishub Sampang?
Dalam audiensi lanjutan yang digelar LSM LASBANDRA di Aula Mini Pemda Sampang, Kamis (1/8/2025), Chalilurachman — yang sempat disebut-sebut kandidat kuat Sekda — justru menunjukkan bahwa dirinya tidak menguasai data yang menjadi tanggung jawabnya.
“Mohon maaf, saya baru delapan bulan menjabat… saya tidak tahu berapa jumlah pelabuhan yang dikelola Dishub,” ujarnya lirih, dengan ekspresi kebingungan di hadapan peserta audiensi.
Pernyataan tersebut seketika memantik gelombang kekecewaan. Pasalnya, audiensi ini digelar sebagai bentuk keresahan publik atas dugaan kebocoran PAD di sektor pelabuhan. Alih-alih memberikan jawaban yang menenangkan, Chalil malah menambah kegelisahan dengan menunjukkan ketidaksiapan yang mencolok.
Bahkan ketika ditanya lebih lanjut soal rincian angka PAD dan potensi pungutan liar (pungli), jawaban Chalil kembali melenceng, hanya berupa janji menghadirkan pejabat bawahannya.
“Kami akan hadirkan Kabid Laut untuk menjelaskan jumlah pelabuhan dan data PAD-nya…” dalihnya.
Sikap pasif dan minim data ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Nasrul Hidayat, perwakilan Bagian Hukum Pemda Sampang yang hadir dalam forum, tak dapat menyembunyikan rasa herannya.
“Ini sebenarnya yang mau dibahas apa? Kalau soal kebocoran PAD dan dugaan pungli, ya seharusnya Dishub sudah siapkan semua datanya dari awal,” tegas Nasrul.
Fenomena ini menguatkan dugaan bahwa Dinas Perhubungan Sampang tak lagi “sakti” dalam mengendalikan kebocoran PAD. Kebocoran yang diduga telah berlangsung lama ini, kini terjadi secara halus dan pasif, seolah dibiarkan tanpa langkah korektif yang nyata.
Padahal, slogan reformasi dan “bersih-bersih” yang kerap digaungkan Chalilurachman selama ini menjadi harapan publik untuk memperbaiki tata kelola pelabuhan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: seorang Kepala Dinas yang bahkan tak tahu pasti jumlah pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi Bupati Sampang. Sudah saatnya Bupati turun tangan langsung dan membuka mata terhadap dugaan kebocoran PAD di Dinas Perhubungan yang kini semakin pasif dan terabaikan. Jika dibiarkan, kebocoran ini akan terus menggerogoti PAD, sementara publik hanya disuguhi retorika kosong.
Sampang butuh pejabat yang tidak hanya bisa bicara di mimbar, tapi juga paham di mana letak bolongnya kebocoran dan bagaimana cara menambalnya.
Kini publik menunggu, apakah Bupati Sampang berani bersikap? Atau PAD Sampang akan terus bocor alus di tangan pemimpin yang bahkan tak tahu apa yang sedang ia pimpin?.(Sahi)