BREAKING NEWS

Dugaan Kekerasan terhadap Siswa Kelas IV SD di Pekanbaru, Kuasa Hukum Siapkan Laporan ke Polisi

 


PEKANBARU – Dilansir Riabrantas.com Dugaan tindakan kekerasan fisik terhadap dua siswa kelas IV di SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, Kota Pekanbaru, menjadi perhatian pihak keluarga. Persoalan tersebut kini mendapat pendampingan hukum dan direncanakan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.


Dua siswa berinisial K dan G disebut mengalami dugaan tindakan fisik yang diduga melibatkan tenaga pengajar di lingkungan sekolah. Peristiwa tersebut, menurut keterangan pihak kuasa hukum, terjadi pada Kamis (12/11/2026).


Berdasarkan keterangan kuasa hukum dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, SE, SH, MH., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., dugaan insiden tersebut melibatkan guru mata pelajaran olahraga dan guru Bahasa Indonesia.


Pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa salah satu dugaan tindakan yang dialami korban berupa penjambakan rambut serta pukulan pada bagian dada. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui proses hukum.


Akibat kejadian yang dilaporkan tersebut, korban disebut mengalami keluhan fisik dan gangguan psikologis. Pihak keluarga menyampaikan bahwa korban mengalami trauma, menolak kembali bersekolah, serta mengeluhkan sesak napas dan kesulitan tidur setelah peristiwa tersebut.


Merespons kondisi yang dialami kliennya, pihak kuasa hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum. Laporan resmi rencananya disampaikan ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026).


Kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan apabila terbukti terjadi. Menurut mereka, alasan mendisiplinkan siswa tidak boleh menjadi pembenaran atas tindakan yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun psikologis anak.


"Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, bukan tempat yang justru memicu trauma fisik maupun psikis," tegas perwakilan kuasa hukum dalam keterangan persnya, Sabtu (14/11/2026).


Dalam mengawal persoalan tersebut, pihak kuasa hukum merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, di antaranya:


1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

2. Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang mengatur larangan dan ketentuan sanksi terhadap tindakan kekerasan terhadap anak.

3. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Pihak kuasa hukum berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif oleh aparat penegak hukum melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, serta pendalaman kondisi medis dan psikologis korban.


Selain itu, pihak keluarga berharap pihak sekolah memberikan perhatian terhadap kondisi korban dan memastikan lingkungan pendidikan tetap aman bagi seluruh peserta didik.


Hingga naskah ini disusun, keterangan atau klarifikasi dari pihak sekolah maupun tenaga pengajar yang disebut dalam dugaan peristiwa tersebut belum dimuat dalam pemberitaan ini. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.


*(Red)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image