Aksi Jilid 6 APMP Jatim di Bank Jatim, Soroti Dugaan Kredit Bermasalah Rp596 Miliar dan Desak Pansus Angket

SURABAYA – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid 6 di depan Kantor Pusat Bank Jatim, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, serta Gedung Negara Grahadi, Rabu (11/11/2026).

Dalam aksi tersebut, APMP Jatim menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan permasalahan pengelolaan kredit Bank Jatim, transparansi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan desakan agar sejumlah persoalan yang disoroti dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

APMP Jatim menyoroti tata kelola PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), termasuk tanggung jawab pengawasan para pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan daerah tersebut. Dalam tuntutannya, APMP juga meminta adanya perhatian terhadap peran Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur dan pihak-pihak terkait dalam kapasitas serta kewenangannya.

APMP Jatim menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan didasarkan pada sejumlah dokumen dan laporan yang mereka klaim telah disampaikan kepada instansi terkait.

Tiga Pokok Persoalan yang Disampaikan APMP Jatim

1. Dugaan Permasalahan Kredit Rp596 Miliar dan Rp569 Miliar, APMP Tagih Perkembangan Penyelidikan

APMP Jatim menyebut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlindik) Nomor: Print-882/F.2.12/Fd.2/09/2026 tertanggal 23 September 2026 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kredit Bank Jatim senilai Rp596 miliar serta dugaan kredit fiktif pada Cabang Jakarta senilai Rp569 miliar.

Menindaklanjuti hal tersebut, APMP Jatim mengaku telah melayangkan surat permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: 41/APMP.J/P.SP2HP/XI/2026 kepada Jaksa Agung RI, Jampidsus, Jamwas, dan Komite Kejaksaan RI.

Langkah tersebut, menurut APMP Jatim, dilakukan untuk meminta kejelasan perkembangan penanganan persoalan yang mereka laporkan sekaligus mendorong transparansi proses hukum.

2. Desakan Pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Jawa Timur

Selain persoalan kredit Bank Jatim, APMP Jatim juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

APMP Jatim mengaku telah menyampaikan surat resmi kepada DPRD Jawa Timur agar persoalan Bank Jatim dibahas melalui mekanisme pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Menurut APMP, langkah tersebut diperlukan untuk memperjelas aspek pengawasan, tata kelola perusahaan, serta dugaan benturan kepentingan yang menjadi perhatian mereka.

3. Dumas ke Polda Jatim terkait Sejumlah Temuan BPK RI

APMP Jatim juga menyatakan telah melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) melalui surat Nomor: 42/APMP.J/Dumas/XI/2026 kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun beberapa persoalan yang disampaikan APMP Jatim meliputi:

Pertama, KONI Jatim, terkait penggunaan dana hibah TA 2025-2026 senilai Rp5,45 miliar yang menurut APMP perlu ditelusuri, termasuk penggunaan untuk kegiatan TA 2026, kelebihan uang harian, dan tunggakan PPN rekanan.

Kedua, DPMD dan Bantuan Keuangan Desa, terkait dugaan kelebihan pembayaran pada 25 paket pekerjaan di delapan kabupaten senilai Rp3,03 miliar yang disebut berkaitan dengan kekurangan volume fisik.

Ketiga, Dinas Pendidikan Jawa Timur, terkait dugaan permasalahan belanja BOSP/BPOPP melalui SIPLah senilai Rp10,39 miliar, termasuk persoalan modul pelatihan dan KAK, serta dugaan ketidaksesuaian bukti ongkos kirim DAK Sekolah Swasta senilai Rp1,05 miliar.

Keempat, Sekretariat DPRD Jawa Timur, terkait dugaan penyimpangan belanja sewa komputer/laptop senilai Rp849,37 juta dan persoalan pengadaan yang dipertanyakan.

Kelima, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terkait persoalan pencatatan akun pengadaan kendaraan motor roda tiga, 89 unit yang disebut menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta 20 unit kendaraan hibah kepada pondok pesantren yang menurut APMP belum dilengkapi STNK/BPKB.

Keenam, Biro Kesra Setdaprov Jawa Timur, terkait 14 lembaga penerima hibah yang disebut belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan nilai anggaran mencapai Rp11,55 miliar.

Seluruh poin tersebut merupakan materi pengaduan dan sorotan APMP Jatim yang meminta agar instansi berwenang melakukan pemeriksaan serta klarifikasi sesuai ketentuan hukum.

Acek Kusuma: Minta Aparat Bertindak Transparan

Dalam orasinya, Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, menyampaikan kritik keras terhadap jajaran Direksi Pusat Bank Jatim serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami mengecam keras, Jajaran Direksi Pusat Bank Jatim serta Pemprov Jatim atas kejahatan korporasi yang menjadikan dana nasabah dan kas daerah sebagai sapi perah elit politik,” kata Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma saat orasi.

Acek juga meminta Kejati Jatim agar bekerja proaktif. Jika Kejati Jatim terbukti melempem atau main mata, APMP JATIM mengancam akan eskalasi gerakan dengan memboyong massa ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta!.

“Kami menilai DPRD Jatim terkesan mengulur waktu dan enggan menggunakan Hak Angket demi melindungi oligarki daerah. Kami akan selalu mendukung penuh Ditreskrimsus Polda Jatim, untuk segera menindaklanjuti Dumas APMP JATIM dan menyapu bersih oknum birokrasi penikmat dana hibah dan pengadaan fiktif,” tegas Acek dengan nada emosional.

“Tidak Ada Kekebalan Hukum Bagi Penjarah Uang Rakyat! Usut Bank Jatim, Paripurnakan Pansus Angket, Penjarakan Koruptor APBD Jatim!,” pungkas Acek.

Aksi yang berlangsung damai tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi APMP Jatim agar dugaan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah dan Bank Jatim memperoleh perhatian serta tindak lanjut dari lembaga terkait.

APMP Jatim berharap Kejati Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan DPRD Jawa Timur dapat memberikan respons atas laporan dan tuntutan yang telah mereka sampaikan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bank Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, Kejati Jawa Timur, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tim